Pasaman Barat – Tim gabungan dari Polres Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU, Kamis (4/6/2026), untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib menyusul keluhan warga soal kelangkaan solar dan antrean panjang.
Sidak yang dimulai pukul 09.30 WIB itu dipimpin Kabag Ops Polres Pasaman Barat Kompol Farel Haris. Sejumlah unsur dari pemerintah daerah, kejaksaan, Pertamina, dan kepolisian ikut turun langsung dalam pemeriksaan tersebut.
Dalam kegiatan itu hadir Kepala Dinas Koperindag Pasaman Barat Agusli, Kabid Koperindag Iskandar, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Saparuddin, Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Christofer Pratama, Kasat Intelkam Polres Pasaman Barat AKP Boby Sandra, Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, Kanit Paminal Ipda Algino Ganaro, serta Chekher SBM 1 BBM Pertamina Wilayah Sumbar Suroto H. Prayogo.
Kompol Farel Haris mengatakan, sidak itu dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Pasaman Barat. Langkah tersebut, kata dia, juga merupakan respons atas laporan masyarakat yang ramai dibicarakan di media sosial.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara langsung proses distribusi BBM di lapangan sekaligus merespons keluhan masyarakat yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Kami ingin memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Saat ini kami masih sebatas memberikan imbauan dan peringatan keras kepada pengelola SPBU maupun konsumen,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepolisian ingin memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap aman dan praktik ilegal yang merugikan publik bisa dicegah sejak awal.
Di lokasi, tim gabungan juga mengingatkan pengelola SPBU agar tidak melakukan kecurangan dalam penyaluran BBM. Petugas memeriksa sejumlah kendaraan yang mengantre dengan mengecek QR Code dan kondisi tangki, sebagai langkah antisipasi terhadap penggunaan tangki siluman maupun tangki modifikasi.
Dari pihak Pertamina, Suroto H. Prayogo menyebut perusahaan telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami dari pihak Pertamina sudah memberikan imbauan kepada pengusaha SPBU agar tidak memberikan BBM bersubsidi kepada kendaraan yang memiliki QR Code ganda atau melakukan pengisian BBM dalam jumlah yang tidak wajar,” katanya.
Ia menjelaskan, sistem pembelian BBM subsidi saat ini sudah menggunakan pembatasan berbasis QR Code. Karena itu, petugas SPBU diminta memverifikasi pengguna QR Code secara langsung saat transaksi berlangsung.
Kepala Dinas Koperindag Pasaman Barat Agusli menyampaikan sidak itu dilakukan atas arahan Bupati Pasaman Barat H. Yulianto. Menurut dia, bupati meminta seluruh unsur terkait turun ke lapangan untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan terkendali.
“Atas arahan Bapak Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, kami diminta segera melakukan pemantauan dan sidak langsung ke SPBU untuk memastikan pasokan BBM aman serta distribusinya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Agusli menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat.
“Kita ingin memastikan pasokan BBM tersedia dan pendistribusiannya benar-benar merata kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani atau menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan BBM di SPBU,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah cepat tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas distribusi energi di daerah, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi sektor energi nasional.
Pemeriksaan juga dilakukan di SPBU Batang Toman, Kecamatan Pasaman, serta SPBU Sarik, Kecamatan Luhak Nan Duo. Di dua lokasi itu, tim gabungan menyoroti potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk modus lansir menggunakan jeriken tanpa izin dan pengisian berulang dengan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi.
Petugas turut mengingatkan operator SPBU agar lebih selektif melayani konsumen dan mematuhi ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Polres Pasaman Barat juga menegaskan akan bertindak tegas jika di kemudian hari ditemukan penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Melalui sidak ini, distribusi BBM bersubsidi di Pasaman Barat diharapkan berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
