Padang Panjang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan siap mengawal percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi pada seksi Sicincin-Bukittinggi yang menjadi bagian dari proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Komitmen itu disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Rapat tersebut membahas tahapan teknis pengadaan tanah untuk mendukung proyek strategis nasional itu. Pertemuan dipimpin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Sumatera Barat, Wisnu Priambodo, serta dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, jajaran pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
Wisnu mengatakan, pembangunan tol itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dan Riau. Ia menilai keberadaan jalan tol akan mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang antardaerah.
“Kami berharap kehadiran jalan tol ini mampu memperlancar distribusi barang antarwilayah sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat. Dampaknya tentu akan positif bagi pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi,” ujar Wisnu.
Ia menjelaskan, tim pelaksana sudah menyelesaikan survei lapangan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah nagari serta kelurahan untuk memvalidasi data lahan yang terdampak. Masukan dari pemerintah daerah dalam rakor itu akan menjadi dasar penyusunan dokumen final sebelum dibahas pada pleno tingkat pusat.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyambut baik langkah tersebut. Menurut dia, pembangunan jalan tol menjadi kebutuhan mendesak karena ruas jalan nasional penghubung Sumatera Barat dan Riau merupakan salah satu jalur tersibuk di Pulau Sumatera.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan terus mengawal dan mendukung penuh percepatan pembangunan PSN ini, terutama pada seksi Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin yang melintasi sejumlah nagari di wilayah kami,” tegas Fadly.
Fadly juga menekankan pentingnya akurasi data objek tanah sejak awal perencanaan. Ia menilai pendataan yang tepat akan memudahkan pemerintah nagari dalam menyosialisasikan proyek itu kepada warga dan meminimalkan kendala di kemudian hari.
