Pemkab Tanah Datar Mulai Sensus Ekonomi 2026

bps-tanah-datar-terjunkan-458-petugas-untuk-sensus-ekonomi-2026
BPS Tanah Datar Terjunkan 458 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026

Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPS Tanah Datar mulai menggerakkan Sensus Ekonomi 2026 lewat apel siaga di halaman Kantor BPS setempat, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini menandai dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly memimpin apel yang diikuti jajaran pemerintah daerah dan petugas sensus. Dalam rangkaian kegiatan itu, panitia menyematkan atribut petugas, menyerahkan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan, dan menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan pendataan.

Bacaan Lainnya

Ahmad Fadly menekankan pentingnya data yang benar, lengkap, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Ia mengatakan, pemerintah daerah harus menjadikan data akurat sebagai pijakan agar program pembangunan dan pembinaan pelaku usaha tepat sasaran.

“Kita ingin data ini benar-benar jujur dan objektif. Data inilah yang menjadi pijakan kita dalam bekerja untuk memajukan usaha-usaha di Tanah Datar,” ujar Ahmad Fadly.

Ia juga menyoroti pergeseran pola ekonomi yang kini semakin mengarah ke digital. Menurut dia, pemerintah daerah memberi dukungan penuh kepada pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi dan marketplace untuk memperluas pasar, meski toko fisik tampak sepi.

Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, Taufik Amnul Hayat, menyampaikan pendataan akan melibatkan 458 petugas selama 2,5 bulan, terhitung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar.

“Kami mengimbau masyarakat menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang benar. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan,” kata Taufik.

Untuk memperlancar sensus, BPS telah menggelar sosialisasi secara masif melalui pemerintah nagari, kecamatan, hingga melibatkan badan taklim masjid. Hasil pendataan nantinya menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, termasuk program pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM.

Pos terkait