Batusangkar – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengukuhkan pengurus Sarumpun Kerapatan Adat Nagari (SAKATO) Luhak Nan Tuo periode 2026-2029 di Balerong Sari, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kamis (9/7/2026). Pengukuhan ini menegaskan posisi SAKATO sebagai satu-satunya organisasi kemasyarakatan hukum adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar.
Dalam prosesi itu, pengurus baru juga mengucapkan sumpah untuk berkata benar, berjalan di jalan yang lurus, serta menjaga anak kemenakan, harta pusaka, dan persatuan.
Ahmad Fadly meminta kepengurusan SAKATO bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program dan misi Kabupaten Tanah Datar. Ia menilai, niniak mamak sebagai pemangku adat memikul tanggung jawab besar sesuai sumpah yang telah diucapkan.
Karena itu, pengurus diminta menegakkan nilai adat dalam kehidupan sehari-hari sekaligus ikut membangkitkan kembali gelar-gelar sako. “Apabila gelar kebesaran ninik mamak bangkit kembali, maka peran ninik mamak akan meningkat dengan sendirinya,” ujar Ahmad Fadly.
Ia juga menekankan bahwa SAKATO harus hadir dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, mulai dari sengketa tanah ulayat hingga kenakalan remaja. Secara khusus, Ahmad Fadly meminta pengurus aktif memerangi penyimpangan perilaku LGBT yang dinilainya sebagai penyakit masyarakat.
Ia menyebut pemerintah daerah bersama Polres, LKAAM, MUI, dan DPRD telah berkomitmen penuh menindak perilaku menyimpang tersebut. SAKATO, katanya, juga diharapkan menjadi benteng bagi anak kemenakan agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang merusak moral.
Ketua LKAAM Tanah Datar, Aresno Dt. Andomo, mengatakan SAKATO sebagai wadah koordinasi KAN harus mampu menyelesaikan persoalan di tingkat nagari secara internal. Ia juga berharap organisasi itu aktif memelihara sekaligus mewariskan nilai luhur adat Minangkabau kepada generasi berikutnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Ismal Dt. Palindih menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh pihak yang menyukseskan acara pengukuhan tersebut.
Acara itu turut dihadiri sejumlah kepala dinas, camat, wali nagari, dan para pemangku adat setempat.
