Painan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mematangkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak 2026 lewat rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Rabu (15/7/2026). Persiapan awal itu melibatkan jajaran pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, hingga kepala perangkat daerah terkait.
Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Zainal Arifin, menegaskan seluruh tahapan Pilwana harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan menjunjung prinsip demokrasi yang jujur serta adil. Ia juga meminta aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan tetap netral selama proses berlangsung.
Zainal menekankan pendataan pemilih harus dilakukan dengan cermat. Karena itu, pemerintah daerah diminta membuka posko pengaduan agar warga yang mengalami kendala terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa memperoleh solusi.
“Kampanye harus berlangsung damai dan edukatif. Media sosial harus dimanfaatkan secara bijak, serta praktik politik uang harus ditolak karena dapat berujung pada sanksi hingga diskualifikasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi anggaran, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, serta kesiapan para calon untuk menerima hasil, baik menang maupun kalah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, menilai Pilwana merupakan pesta demokrasi “badunsanak” yang harus mengedepankan semangat persaudaraan. Ia berharap partisipasi masyarakat meningkat agar nagari dapat melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas kuat untuk memajukan daerah.
Kepala DPMD Pesisir Selatan, Mar Alamsyah, mengatakan Pilwana 2026 akan digelar di 93 nagari dengan total 446 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menyebut anggaran pemilihan manual diperkirakan mencapai Rp294 juta per nagari, sedangkan sistem e-voting membutuhkan investasi sekitar Rp1,4 miliar per nagari.
Ketua Tim Percepatan Pemerintahan Daerah (TPPD), Syaidal, menambahkan calon wali nagari tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Ia juga menyebut penerapan e-voting dapat dipertimbangkan secara bertahap atau berdasarkan klaster di nagari tertentu.
Dari rapat koordinasi itu, akurasi DPT dan pencegahan politik uang menjadi dua faktor utama yang dinilai menentukan suksesnya Pilwana 2026. Pemerintah daerah pun berkomitmen memperkuat koordinasi antarlembaga agar pesta demokrasi di tingkat nagari itu berjalan aman dan tertib.
