Padang Aro – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan 65 persen wilayah daerah tersebut yang didominasi oleh kawasan hutan agar memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam seperti hutan lindung hingga daerah aliran sungai harus dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar potensi alam tersebut tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga berdaya guna secara ekonomi.
“Bagaimana kita mengelola potensi tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Syamsurizaldi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (10/11/2026).
Meskipun kewenangan sektor kehutanan berada di tangan pemerintah provinsi, Syamsurizaldi memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tetap memegang peranan vital dalam pemberdayaan masyarakat. Rapat koordinasi ini disebutnya sebagai wujud komitmen daerah dalam memperkuat ekosistem perhutanan sosial.
Data pemerintah daerah menunjukkan, saat ini terdapat 18 Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) yang mengelola areal perizinan seluas 36.983 hektare. Melalui lembaga tersebut, telah terbentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang menggerakkan berbagai sektor produktif.
Berbagai usaha berbasis potensi lokal yang kini dikembangkan masyarakat antara lain pengolahan kopi, budidaya lebah madu, pengembangan sawah organik, peternakan sapi, produksi kompos, hingga sektor ekowisata.
