Padang – Menjelang potensi gelombang unjuk rasa, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumatera Barat menyerukan aksi yang bermartabat dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. PJKIP menekankan pentingnya penyampaian aspirasi publik tanpa menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap ketertiban umum.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, secara langsung menyatakan bahwa pengawalan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR merupakan sebuah keharusan. “Mengawal kebijakan pemerintah dan DPR adalah keharusan agar kebijakan yang dibuat tidak menyengsarakan rakyat,” ujarnya dalam siaran pers yang dirilis pada Senin (1/9/2025).
Almudazir menambahkan, aksi unjuk rasa sebaiknya dilakukan dengan cara yang elegan, santun, dan mengedepankan dialog konstruktif. Ia juga meminta aparat keamanan untuk menghindari tindakan yang berpotensi memprovokasi emosi para peserta aksi. “Jangan ada aksi dulu, baru aspirasi diterima,” tegasnya.
Lebih lanjut, Almudazir menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik di seluruh jajaran pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, TNI, dan Polri. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci untuk mencegah timbulnya kebencian dan kemarahan di tengah masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik merupakan cara ampuh dalam menjaga wibawa pemerintah serta menghindari kekecewaan rakyat,” kata Almudazir. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan uji publik sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan yang berdampak signifikan pada masyarakat luas. “Keterbukaan dan transparansi akan menumbuhkan kepercayaan rakyat pada pemerintahan,” pungkasnya.
