Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberi penghargaan kepada 32 perangkat daerah yang meraih predikat “A” dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyerahkan langsung penghargaan itu dalam rapat evaluasi kinerja di Aula Kantor Gubernur, Minggu (27/9/2026).
Mahyeldi menegaskan, predikat “A” bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil. Ia meminta seluruh program daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Akuntabilitas bukan hanya soal mengejar predikat. Lebih dari itu, setiap program yang kita susun harus benar-benar terukur dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Mahyeldi di hadapan para kepala perangkat daerah.
Menurut Mahyeldi, capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat jajaran Pemprov Sumbar dalam membangun birokrasi berbasis kinerja. Ia juga mengingatkan perangkat daerah agar tidak cepat puas atas hasil yang diraih.
Untuk 16 instansi yang mampu mempertahankan predikat “A” selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2024-2026, Mahyeldi meminta standar kinerja terus ditingkatkan. Sementara itu, instansi yang baru meraih predikat tersebut diminta menjadikannya pemacu untuk terus berinovasi.
Sejumlah perangkat daerah yang mempertahankan predikat “A” selama tiga tahun berturut-turut antara lain Dinas Kehutanan, RSJ Prof. HB. Sa’anin, Bappeda, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Kepegawaian Daerah.
Secara keseluruhan, ada 32 perangkat daerah yang menerima penghargaan atas dedikasi mereka dalam meningkatkan efektivitas kinerja sepanjang 2026.
Di sela agenda tersebut, Mahyeldi juga menyerahkan cenderamata kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumbar, Drs. Besri Rahmad, MM. Pemberian itu menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian panjang Besri Rahmad yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Oktober 2026.
Melalui evaluasi SAKIP, Pemprov Sumbar berharap seluruh instansi terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Mahyeldi optimistis, penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel akan membuat pelayanan publik di Sumatera Barat semakin baik dan mampu menjawab tantangan zaman.
