Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mendorong TVRI memperkuat kemandirian pendanaan di tengah penurunan pagu indikatif yang diterima lembaga penyiaran publik itu. Ia meminta TVRI memaksimalkan anggaran yang ada sekaligus mencari sumber pembiayaan alternatif agar fungsi layanan publiknya semakin optimal.
Pernyataan itu disampaikan Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027.
Andhika menegaskan, TVRI tidak bisa diperlakukan seperti media komersial karena memiliki mandat pelayanan publik. Ia mengatakan, “TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa.”
Menurut dia, negara harus memastikan akses informasi yang merata bagi seluruh warga, termasuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Karena itu, ia meminta tambahan anggaran TVRI diarahkan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran serta percepatan transformasi digital.
Andhika menyebut masih ada sejumlah daerah yang belum menikmati akses memadai terhadap siaran televisi digital dan informasi nasional. Ia pun meminta TVRI memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, dan penguatan siaran daerah.
“Bagaimana caranya tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk memodernisasi pemancar, meningkatkan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, dan peningkatan kualitas siaran daerah,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Di luar isu anggaran, Andhika juga menyoroti biaya hak siar Piala Dunia yang menurut informasi yang diterimanya mencapai sekitar 80 juta dolar AS. Ia mempertanyakan angka tersebut karena dinilai lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain di Asia Tenggara.
Ia menyebut Thailand disebut hanya membayar sekitar 40 juta dolar AS, Malaysia sekitar 35 juta dolar AS, sementara Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang disebut berada di kisaran 60 juta dolar AS.
Atas hal itu, Andhika meminta TVRI menjelaskan secara terbuka mekanisme dan perhitungan nilai hak siar tersebut. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar anggaran tidak terkesan boros dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Andhika juga meminta TVRI meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menilai capaian PNBP yang saat ini berada di kisaran Rp400 miliar masih perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan kebutuhan dan besarnya biaya operasional lembaga tersebut.
Ia berharap TVRI terus memperkuat kinerja dan inovasi agar pendapatan meningkat tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
