Padang – Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) meningkatkan pengawasan terhadap data pemilih secara ketat menjelang Pemilu 2029, setelah menemukan indikasi pelanggaran serius pada Pemilu 2024 lalu, termasuk dugaan pemilih yang mencoblos ganda.
Komisioner Bawaslu Sumbar Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Muhamad Khadafi, menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi area krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu. “Kami menemukan pelanggaran serius. Ada pemilih yang mencoblos dua kali. Ini jelas melanggar asas langsung dan rahasia dalam pemilu,” kata Khadafi saat menghadiri kegiatan penguatan kelembagaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di kantor Bawaslu Kota Padang, Selasa (16/9).
Khadafi menjelaskan, pelanggaran tersebut terjadi di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, dan saat ini sedang diproses oleh Sentra Gakkumdu. Pelaku terancam hukuman pidana penjara hingga sembilan tahun dan denda maksimal Rp108 juta sesuai Pasal 178B Undang-Undang Pilkada.
Lemahnya verifikasi identitas, potensi data ganda dalam DPT, serta kurangnya edukasi pemilih menjadi faktor utama penyebab pelanggaran tersebut. Bawaslu Sumbar merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai langkah korektif.
“Bawaslu tidak hanya bergerak dalam penindakan, tapi juga pencegahan. Edukasi pemilih harus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa satu suara adalah hak, bukan sesuatu yang bisa digandakan,” imbuh Khadafi.
Kegiatan penguatan kelembagaan ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk KPU, Dinas Catatan Sipil, Polresta Padang, Kodim 0312, serta perwakilan lembaga pendidikan dan lembaga pemasyarakatan. Bawaslu Sumbar berharap koordinasi pengawasan data pemilih semakin kuat dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga Pemilu 2029 dapat berlangsung lebih bersih, jujur, dan bebas dari masalah klasik seputar DPT.
