Padang – Pemerintah Kota Padang mencatat penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI hingga Triwulan I 2026 mencapai Rp65.990.920.000. Dana itu mengalir untuk penanganan warga terdampak banjir dan tanah longsor, sekaligus mendukung program bantuan rutin bagi keluarga penerima manfaat di Kota Padang.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan besarnya bantuan tersebut menunjukkan sinergi pemerintah kota dengan Kemensos berjalan efektif. Ia menegaskan, seluruh program itu diarahkan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Alhamdulillah, sinergi antara Pemko Padang dan Kemensos RI berjalan sangat baik. Sampai Triwulan I ini, total dukungan pusat yang sudah terealisasi mencapai lebih dari Rp65,9 miliar. Dana ini langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, baik yang terdampak bencana maupun warga kurang mampu,” kata Eri di Padang, Sabtu (30/5/2026).
Untuk penanganan banjir dan tanah longsor, pemerintah pusat melalui APBN Kemensos menyalurkan stimulan senilai Rp9.810.650.000 kepada 730 kepala keluarga (KK). Bantuan itu terdiri atas santunan ahli waris sebesar Rp165.000.000 untuk 11 jiwa, masing-masing Rp15.000.000.
Selain itu, bantuan jaminan hidup (jadup) mencapai Rp3.805.650.000 bagi 730 KK atau setara 2.819 jiwa, dengan indeks Rp15.000 per jiwa selama tiga bulan. Pemerintah juga menyalurkan bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi senilai Rp5.840.000.000 kepada 730 KK, masing-masing menerima Rp8.000.000, yang terdiri atas Rp3 juta untuk isi hunian dan Rp5 juta untuk stimulasi ekonomi.
Di tingkat daerah, Pemko Padang turut menyiapkan dana tanggap darurat Rp2 miliar dari APBD Kota Padang untuk mempercepat penanganan warga terdampak bencana.
Meski demikian, Eri menyebut masih ada 202 KK yang belum menerima bantuan stimulan karena proses administrasi belum tuntas. Ia memastikan pengajuan tetap berjalan di Kementerian Sosial.
“Saat ini tercatat masih ada 202 KK yang belum menerima bantuan stimulan bencana ini. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena berkasnya sudah kami ajukan ke Kemensos RI dengan total usulan anggaran sebesar Rp2.626.400.000,” ujarnya.
Selain bantuan bencana, serapan bantuan sosial reguler dari APBN di Kota Padang pada Triwulan I 2026 juga mencapai Rp56.180.270.000. Anggaran itu terbagi ke dalam tiga program utama.
Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 18.168 KPM dengan anggaran Rp13.917.050.000. Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga.
Bantuan Sembako atau BPNT diberikan kepada 39.280 KPM dengan total anggaran Rp22.732.800.000. Program ini disalurkan sebesar Rp600.000 per triwulan atau Rp200.000 per bulan.
Sementara itu, PBI JK atau BPJS gratis menyasar 186.004 jiwa dengan anggaran Rp19.530.420.000. Program ini memberi layanan kesehatan non-tunai dengan iuran yang ditanggung negara.
Tak hanya bertumpu pada dana pusat, Dinas Sosial Kota Padang juga mengoptimalkan APBD 2026 untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga dan membantu kelompok rentan.
Melalui program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pemko Padang menyalurkan modal usaha masing-masing Rp5.000.000 kepada sejumlah KPM. Bantuan itu diberikan untuk usaha menjahit bagi 10 orang senilai total Rp50.000.000, usaha kuliner bagi 20 KPM senilai Rp100.000.000, usaha PMD bagi 4 KPM senilai Rp20.000.000, serta pengadaan kompresor untuk 2 KPM senilai Rp10.000.000.
Pemko Padang juga menyalurkan bantuan aksesibilitas dan nutrisi bagi penyandang disabilitas dan lansia. Bantuan fisik yang diberikan meliputi 11 kursi roda dan 10 tongkat alat bantu jalan. Selain itu, pemerintah daerah menyalurkan bantuan modal UEP bagi 11 KPM difabel, masing-masing Rp4.300.000. Paket sembako juga dibagikan kepada 55 KPM difabel dan 55 KPM lansia.
Eri berharap seluruh bantuan dari pusat maupun daerah itu dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat Kota Padang.
“Kami di Dinsos akan terus mengawal proses verifikasi dan penyaluran di lapangan agar semuanya transparan, akuntabel, dan benar-benar memicu kemandirian ekonomi warga kita,” ujarnya.
