Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak PT Pertamina memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memutus rantai pasokan energi bagi aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar. Ia menilai, kelancaran operasional alat berat di kawasan hutan menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan yang berdampak fatal bagi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti bagaimana pasokan BBM dapat menembus area ilegal hingga menggerakkan puluhan ekskavator.
Untuk memperkuat argumennya, Rahmat memutar dua video yang bersumber dari media sosial. Rekaman tersebut menampilkan tumpukan jeriken berisi Solar di kawasan hutan yang diduga digunakan untuk bahan bakar alat berat.
“Mesin-mesin alat berat itu tidak akan mungkin beroperasi kalau mereka tidak mempunyai BBM. Hutan tidak akan rusak kalau hanya dibabat dengan parang biasa. Tetapi begitu dibabat dengan ekskavator, mesin-mesin besar dioperasionalkan, itulah yang merusak hutan,” tegas Rahmat.
Legislator dari Fraksi PKS ini mempertanyakan celah pengawasan yang memungkinkan penyaluran BBM jatuh ke tangan yang salah. Menurutnya, distribusi yang tidak tepat sasaran secara langsung memfasilitasi perusakan hutan dalam skala masif.
“Di mana letak kesalahannya? Persoalan ini ada ketika distribusi dan penyaluran BBM bermasalah, kemudian dijual kepada orang yang tidak tepat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Rahmat mengaitkan aktivitas ilegal yang ditopang alat berat tersebut dengan kerentanan bencana alam. Ia mencontohkan banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember lalu sebagai dampak dari kerusakan di kawasan hulu sungai.
Data yang ia paparkan mencatat bencana tersebut mengakibatkan 1.053 orang meninggal dunia dalam satu malam. Selain itu, hampir 60.000 rumah rusak dan jumlah pengungsi mencapai hampir enam juta orang.
Menutup pernyataannya, Rahmat menekankan bahwa pengawasan distribusi BBM bukan sekadar urusan tata kelola perusahaan semata. Ia meminta Pertamina bertindak serius karena persoalan ini menyangkut perlindungan lingkungan dan keselamatan nyawa masyarakat luas.
