Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pesantren di wilayahnya untuk bertransformasi menjadi pusat ekonomi produktif. Langkah ini diambil guna memperkuat kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam melalui pengembangan UMKM syariah dan pariwisata halal.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut dorongan ini sebagai implementasi nyata dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan dalam program terukur yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK,” ujar Mahyeldi saat pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Padang, Selasa (27/10/2026).
Pengembangan ekonomi berbasis pesantren ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Mahyeldi berharap kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dapat segera terealisasi untuk meningkatkan nilai tambah aset pesantren.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW IAEI Sumbar, Prof. Ahmad Wira, menyatakan kesiapan pihaknya menjadi mitra strategis pemerintah. IAEI berkomitmen memperkuat perannya sebagai pusat pemikiran, penelitian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi syariah.
“Kami akan mempererat koordinasi dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Masyarakat Ekonomi Syariah. Enam komisariat IAEI di perguruan tinggi juga didorong lebih aktif melakukan riset dan kaderisasi,” terang Ahmad Wira.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado, menyoroti pentingnya peningkatan daya saing pariwisata ramah Muslim. Ia menekankan perlunya peningkatan kualitas fasilitas dan layanan agar Sumbar mampu memenangkan persaingan dalam menarik wisatawan.
Melalui pendampingan intensif, inovasi produk, dan akses pasar yang lebih luas, usaha produktif di pesantren diyakini mampu membuka lapangan kerja baru serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah secara berkelanjutan.
