Padang – Pemerintah Kota Padang menargetkan kembali menjadi daerah paling informatif di Sumatera Barat dengan memperkuat layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga ke tingkat kelurahan.
Komitmen itu disampaikan dalam Monitoring dan Evaluasi Badan Publik tingkat Sumatera Barat di Aula Bappeda Sumbar, Selasa (20/10/2026). Pada kesempatan itu, Pemko Padang memaparkan capaian serta langkah strategis dalam memperkuat tata kelola informasi kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, memimpin presentasi bersama Asisten III Corri Saidan dan Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD. Di hadapan panelis Komisi Informasi Sumbar, rombongan Pemko memaparkan berbagai upaya untuk menghadirkan layanan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses publik.
Raju menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. “Pemerintah Kota Padang menyadari bahwa ini merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Kami memastikan informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Meski pada 2025 berhasil meraih peringkat pertama daerah informatif se-Sumatera Barat, Pemkot Padang tidak berhenti berbenah. Penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kini terus diperluas hingga ke level kelurahan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah kota juga menyiapkan anggaran khusus pada 2027 untuk pengadaan perangkat teknologi di seluruh kantor kelurahan. Setiap kelurahan nantinya akan menerima satu unit PC all-in-one untuk mendukung operasional PPID pelaksana.
“Ini bukan untuk administrasi persuratan, melainkan agar lurah dapat memberikan informasi secara tepat dan baik dengan dukungan teknologi,” kata Raju.
Panelis turut menyoroti peningkatan layanan digital yang lebih inklusif. Portal resmi PPID Kota Padang kini sudah dilengkapi fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk pengaturan kontras warna layar dan text-to-speech.
Melalui layanan itu, masyarakat dapat mengakses dokumen publik penting, mulai dari APBD, rincian program unggulan, hingga alokasi bantuan sosial. Berbagai pembenahan tersebut menjadi bekal bagi Pemkot Padang untuk mempertahankan posisi teratas dalam KIP tingkat provinsi.
Raju pun optimistis target itu kembali tercapai pada 2026. “Melihat kualitas informasi dan penguatan kelembagaan yang kami laksanakan, insya Allah kami yakin dapat kembali meraih peringkat satu KIP tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026,” ujarnya.
