Komisi V DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Keamanan Kereta Api

komisi-v-dpr-minta-evaluasi-menyeluruh-sistem-keselamatan-perkeretaapian
Komisi V DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Perkeretaapian

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda mendesak pemerintah memperkuat sistem keselamatan perkeretaapian nasional menyusul tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line di Bekasi Timur. Ia menilai insiden itu menunjukkan masih adanya kelemahan mendasar dalam operasional kereta api di Indonesia.

Zigo menyampaikan desakan tersebut usai rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Menurut dia, keselamatan transportasi rel kini sudah masuk kategori serius dan kompleks.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, kecelakaan bermula dari kendaraan yang mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, gangguan itu berkembang menjadi insiden besar karena lemahnya integrasi sistem operasional serta komunikasi antarpengendali perjalanan kereta api.

“Insiden ini bukan sekadar faktor teknis, melainkan indikasi kelemahan berlapis. Masalahnya mencakup pengaturan headway, operasional campuran antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, hingga mitigasi keadaan darurat di lapangan,” ujar Zigo.

Data Kementerian Perhubungan memperkuat urgensi pembenahan itu. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dengan total 955 korban jiwa. Sekitar 80 persen di antaranya terjadi di perlintasan yang tidak terjaga.

Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI yang telah membatasi kecepatan, melakukan audit keselamatan, serta menutup perlintasan liar. Pemerintah juga menyiapkan pemasangan sistem Automatic Train Protection (ATP) sebagai langkah mitigasi awal.

Meski begitu, Zigo menegaskan pekerjaan rumah ke depan masih besar. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada jalur nasional, tetapi juga jalan provinsi serta kabupaten/kota yang memiliki banyak perlintasan tanpa pengamanan memadai.

“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan yang ketat, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak terulang,” tegasnya.

Pos terkait