Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Upaya ini diwujudkan melalui rapat koordinasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Rapat yang berlangsung di Aula Balaikota Pariaman, Jumat (7/11/2025), difokuskan pada pemenuhan indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK. Inspektorat Kota Pariaman menjadi motor penggerak kegiatan ini, khususnya dalam area intervensi perencanaan.
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Sebagai Wakil Wali Kota, kami menyadari bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang bersih bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan komitmen kuat, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian untuk melakukan perubahan,” ujarnya saat membuka acara.
Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI, Harun Hidayat, turut hadir dan menekankan pentingnya MCSP sebagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. “Rapat ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Kami juga melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan implementasi di daerah,” tegasnya.
Saat ini, capaian MCSP Kota Pariaman baru mencapai 40,5 persen, menempati urutan kedua di Sumatera Barat. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan melalui sinergi dengan KPK dan seluruh perangkat daerah.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah nyata antara KPK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan capaian MCSP 2025, demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Selain Mulyadi dan Harun Hidayat, hadir pula Sekda Kota Pariaman, Afrizal Azhar, Ketua DPRD, Muhajir Muslim, Kepala Inspektorat, Alfian Harun, Asisten II, Elfis Chandra, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
