Solok Selatan – Program perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) terus digenjot sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah mengintegrasikan rencana pembangunan dengan pengembangan potensi nagari untuk mewujudkan hal tersebut.
Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam Workshop Integrasi Rencana Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Potensi Nagari Melalui Perhutanan Sosial di Aula Sarantau Sasurambi, Selasa (8/7). Menurutnya, pengembangan perhutanan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari program unggulan “Solok Selatan Bertani”.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yakni ‘Solok Selatan Bertani’ melalui pemanfaatan perhutanan sosial,” ujar Yulian pada Selasa (8/7).
Yulian menambahkan, potensi nagari di Solok Selatan sangat besar dan dapat dikembangkan melalui inovasi pengelolaan hutan sosial. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Saat ini, terdapat 17 unit Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Solok Selatan yang mengelola lahan seluas 36.983 hektare. Dari jumlah tersebut, terbentuk 33 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah menghasilkan berbagai produk seperti pupuk kompos, kopi, dan beras organik. Tiga wilayah menjadi pusat pengembangan, yaitu Simancuang, Pakan Rabaa, dan Pasir Talang.
Project Manager KKI Warsi Sumatera Barat, Rice Rahma Dewita, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa masyarakat telah diberi kewenangan mengelola kawasan hutan sosial selama satu dekade terakhir. “Setelah mendapatkan izin, masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Selain ekonomi meningkat, hutan tetap terjaga, dan bencana seperti banjir dan galodo juga mulai berkurang, seperti yang terjadi di Pakan Rabaa,” jelasnya pada Selasa (8/7).
Dewita menambahkan, tiga KPS di wilayah tersebut telah mendapat pendampingan teknis dan bantuan pendanaan dari Warsi sebesar Rp500 juta selama tiga tahun. Keberhasilan ini diharapkan menjadi model bagi nagari lain dalam pemanfaatan perhutanan sosial.
Dengan pendekatan integratif ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan optimistis kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.
