Padang – Pemerintah Kota Padang mengajukan rencana pembangunan 228 sumur bor komunal sebagai solusi cepat mengatasi kekurangan pasokan air bersih di wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan pascabencana.
Usulan itu disusun melalui kerja sama antara Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, dan diprioritaskan untuk menjangkau empat kecamatan terdampak agar pemulihan infrastruktur dasar dapat berjalan lebih cepat.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemkot menyiapkan alternatif layanan bagi warga yang belum terlayani PDAM. “Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” kata Fadly saat bertemu Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa, Rabu (21/1/2026).
Pemko merinci kebutuhan pembangunan sumur bor komunal sebanyak 228 titik, terbagi di Kuranji 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Lokasi-lokasi tersebut dipilih untuk mempercepat distribusi air ke kawasan yang paling kesulitan akses air bersih.
BPBPK menawarkan beberapa opsi teknis, termasuk pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) darurat maupun pembangunan sumur bor terintegrasi yang dilengkapi sistem penampungan. Pilihan teknis akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan anggaran.
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut dan menjelaskan skema bantuan teknis yang dapat dibiayai serta dilaksanakan. “Pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman. Ini solusi yang bisa kami bantu,” ujar Maria.
Maria menambahkan bantuan akan diberikan dalam bentuk paket lengkap, termasuk sistem penampungan air dan sumber energi untuk menggerakkan pompa. Ia juga menegaskan perlunya kepastian lahan dan pengelolaan fasilitas sebelum pelaksanaan. “Lahan harus bersih dan jelas, serta harus ditetapkan sejak awal siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya,” kata Maria.
Sinergi antara Pemko Padang dan BPBPK Sumbar diharapkan mempercepat pemulihan pasokan air bersih bagi warga yang kesulitan mengakses air setelah bencana, dengan pelaksanaan yang bergantung pada kesiapan lahan dan penetapan pengelola fasilitas.
