Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Dana itu langsung diikuti dengan pembukaan tender sejumlah paket proyek infrastruktur penanganan bencana.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan langkah tersebut saat menerima kunjungan kerja Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026). Fadly hadir bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir.
Dalam kunjungan itu, Kemendagri diwakili Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan. Dari Pemko Padang, turut hadir Sekda Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, dan Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Sebelum rapat koordinasi di rumah dinas, tim Kemendagri lebih dulu meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Kunjungan itu sekaligus menjadi ajang penilaian atas langkah cepat Pemko Padang dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi.
Fadly menjelaskan, huntap yang disiapkan pemerintah kota bukan hanya untuk warga terdampak langsung bencana, tetapi juga bagi masyarakat yang berpotensi direlokasi akibat pekerjaan infrastruktur oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum.
“Lebih dari 300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian pun hadir bersama memberikan saran dan masukan,” ujar Fadly Amran.
Ia menambahkan, hunian tetap itu juga disiapkan untuk warga yang kemungkinan harus dipindahkan karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU.
“Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan,” katanya.
Selain menyiapkan relokasi, Pemko Padang juga menyusun master plan penanganan banjir jangka panjang. Rencana itu memadukan konsep green infrastructure dengan pembangunan infrastruktur fisik berskala besar.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah kota memasukkan pembangunan dua embung besar sebagai solusi utama untuk menampung dan mengendalikan debit air, guna mengantisipasi banjir bandang dan limpasan air hujan di masa mendatang. Namun, keterbatasan APBD membuat pembangunan itu sulit diselesaikan sendiri dalam target lima tahun.
“Di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun perlu dikawal bersama-sama. Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur ini bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman dan terlindungi dari potensi banjir besar ke depannya,” tegas Fadly.
Dengan pengawasan dari Tim Monitoring Kemendagri dan dimulainya proses tender, Pemko Padang menargetkan penggunaan dana tambahan TKD itu berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan mendukung percepatan kota yang lebih tangguh menghadapi bencana.
