Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluruskan kabar yang beredar di media sosial terkait kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada 29 April 2026. Pemprov Sumbar menegaskan, tudingan bahwa Menteri Pariwisata mengenakan sepatu di dalam masjid tidak benar.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, mengatakan informasi itu muncul karena kesalahpahaman dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut, dirinya turut mendampingi langsung seluruh rangkaian kunjungan kerja Menteri Pariwisata selama berada di Sumbar, termasuk saat kegiatan di masjid tersebut.
“Saya menjadi bagian dari rombongan yang hadir dan menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Tidak benar Ibu Menteri memakai sepatu di dalam masjid, yang digunakannya adalah kaos kaki,” kata Nolly di Padang, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Nolly, potongan video yang beredar luas di berbagai platform media sosial telah memicu persepsi keliru di masyarakat. Dalam video itu, Menteri Pariwisata terlihat berjalan di atas karpet masjid dengan kaos kaki, bukan sepatu. Bentuk kaos kaki tersebut, kata dia, sekilas memang bisa menyerupai sepatu.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian kunjungan Menteri Pariwisata di Sumbar, khususnya di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berlangsung dengan menjunjung nilai, etika, dan adab masyarakat Minangkabau.
“Ibu Menteri beserta seluruh jajaran telah menjalankan tata krama yang sesuai. Perlu kami luruskan kembali bahwa tidak ada penggunaan sepatu di dalam masjid sebagaimana yang disampaikan dalam sejumlah narasi tidak akurat yang beredar luas di media sosial,” ujarnya.
Nolly juga menyoroti maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang publik. Menurut dia, hoaks dan fitnah bukan hanya menyesatkan, tetapi juga bisa memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Perbedaan persepsi mungkin saja terjadi, namun menyebarkan informasi yang tidak benar dan menggiring opini ke arah negatif tentu bukan hal yang bijak, apalagi jika berpotensi menimbulkan perpecahan,” katanya.
Atas kondisi itu, Pemprov Sumbar mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pemerintah meminta publik selalu mengedepankan verifikasi dan mengutamakan fakta ketimbang asumsi.
“Mari kita bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat dengan informasi yang benar dan bertanggung jawab,” tutur Nolly.
