Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini menuntut para pejabat fungsional untuk mengubah pola kerja dari sekadar administratif menjadi basis keahlian. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa tugas utama pejabat fungsional adalah memberikan kontribusi strategis melalui kajian dan analisis yang mendukung perumusan kebijakan.
Dalam pelantikan pejabat fungsional di Aula Kantor Gubernur, Senin (9/11/2026), Arry menekankan bahwa rutinitas perkantoran seperti mengetik surat atau mengolah data tidak boleh menggeser fungsi utama seorang profesional. Ia meminta para pejabat memaksimalkan kompetensi teknis mereka agar organisasi mendapatkan nilai tambah yang nyata.
“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” ujar Arry.
Menurutnya, jabatan fungsional merupakan ruang karier yang luas bagi ASN untuk menunjukkan kinerja berkualitas. Pengembangan diri tersebut harus ditopang oleh tiga pilar utama, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Arry berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan kepercayaan yang diberikan melalui hasil kerja yang konkret dan profesional.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prosesi pelantikan bukan sekadar seremoni formal, melainkan bentuk komitmen moral bagi setiap ASN.
“Pengambilan sumpah dan pelantikan pada prinsipnya ingin menegaskan bahwa kita yang dilantik menyadari dan bersumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, bahwa kita siap menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Adapun pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut di antaranya Roni Putra Hafera sebagai Perencana Ahli Pertama, serta Ade Mila Silvia Syahputri dan Alan Ilham sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama.
Selain itu, dilantik pula Mirawati dan Hari Rizki Satria sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, serta Mery Nurfatli Yusan, Dani Aristiyawan, dan Dan Ibnu Razi Putra Dasri yang masing-masing menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama di biro terkait.
