Padang – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I menyoroti maraknya praktik tidak sehat dalam sektor ekonomi di Sumatera Barat. Sepanjang tahun 2026, lembaga ini menerima empat laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha di Ranah Minang yang kini menjadi fokus pengawasan intensif.
Laporan tersebut mencakup dugaan kesepakatan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan serta indikasi persekongkolan dalam proyek pengadaan renovasi dan pembangunan gedung di RS Paru. Temuan ini mengemuka dalam kegiatan Forum Jurnalis (Forjur) yang berlangsung di Café Dream n Dine, Padang, Selasa (10/11/2026).
Komisioner KPPU, Budi Joyo Santoso, menegaskan bahwa penegakan hukum persaingan usaha bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang adil, bukan untuk mematikan pelaku usaha.
“Persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tentang banyaknya pelaku usaha di pasar, tetapi memastikan tidak ada pihak yang secara tidak wajar menghambat kesempatan pihak lain. Pasar harus memberi ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan berinovasi,” ujar Budi.
Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, menambahkan bahwa tantangan di Sumatera Barat tidak hanya terbatas pada sektor kelapa sawit. Pihaknya juga menyoroti kompleksitas tata niaga komoditas gambir serta dinamika persaingan industri semen yang melibatkan produk lokal dan luar daerah. Menurutnya, persoalan ini kerap berkaitan dengan struktur pasar dan rantai distribusi yang tidak efisien.
“Persoalan persaingan usaha di daerah sering kali tidak terlihat hanya dari pergerakan harga. Kita perlu melihat bagaimana struktur pasar terbentuk, siapa yang memiliki akses, serta apakah pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama,” jelas Ridho.
Secara keseluruhan, KPPU Kanwil I mencatat 21 laporan pelanggaran dari lima provinsi wilayah kerjanya, dengan 14 di antaranya terkait persekongkolan tender. Menghadapi kompleksitas ini, KPPU mengajak insan pers untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan ekonomi.
KPPU berharap kolaborasi dengan media dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Melalui pemberitaan yang berbasis fakta, media diharapkan mampu mengangkat berbagai persoalan ekonomi, mulai dari akses pasar UMKM hingga distribusi barang, agar menjadi perhatian para pemangku kebijakan demi kesejahteraan masyarakat.
