Padang – Untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Pemerintah Kota Payakumbuh meningkatkan pengelolaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD), kata Sekretaris Daerah Payakumbuh Rida Ananda saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026).
Rida yang mewakili Wali Kota Zulmaeta menyatakan partisipasi Pemko Payakumbuh dalam rakor yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, khususnya dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan penguatan pengawasan dan evaluasi menjadi kunci agar setiap alokasi TKD benar-benar menjawab kebutuhan daerah menghadapi potensi bencana. Rida menambahkan, Pemko Payakumbuh akan terus mengoptimalkan pemanfaatan TKD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kita berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana,” kata Rida.
Pada kegiatan itu, Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan TKD. Evaluasi difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui alokasi anggaran berbasis prioritas.
Rida juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kita optimistis kualitas pengelolaan TKD semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang,” tuturnya.
Rakor tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, termasuk para inspektur daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing wilayah, untuk menyelaraskan perencanaan dan penggunaan anggaran TKD.
