Padang – Polda Sumatera Barat memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU selama tiga hari. Langkah ini menyasar titik-titik yang dinilai rawan disalahgunakan untuk menekan praktik penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah Sumbar.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar memimpin langsung operasi tersebut di bawah kendali Kombes Pol Andry Kurniawan. Dalam sidak yang berlangsung sejak Kamis hingga Sabtu (20-23 Mei 2026) itu, petugas menelusuri jalur distribusi dari hulu ke hilir untuk memastikan BBM subsidi sampai kepada pihak yang berhak.
Dari pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan sejumlah pola lama yang kembali dipakai pelaku. Salah satunya, truk bertangki modifikasi yang diduga bisa menampung BBM subsidi lebih banyak dari kapasitas semestinya.
Petugas juga mendapati kendaraan yang bergantian menggunakan pelat nomor agar bisa mengisi BBM subsidi berulang kali atau ngangsu. Mengetahui hal itu, petugas Ditreskrimsus langsung mengamankan pengendara dan pemilik kendaraan di lokasi untuk dimintai keterangan.
Andry menegaskan pengawasan tidak akan berhenti pada waktu tertentu dan akan dilakukan secara acak, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari. Ia mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait terus berupaya memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Kami bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pengawasan dilakukan acak, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari,” kata Andry, Sabtu (23/5/2026).
Untuk memperluas pengawasan, Andry juga menginstruksikan seluruh polres di kabupaten dan kota di Sumatera Barat menjalankan langkah serupa di wilayah hukumnya masing-masing.
Pantauan Ditreskrimsus tak hanya difokuskan di SPBU. Polisi juga menyorot dugaan penyaluran BBM subsidi ke penambangan emas tanpa izin (PETI) yang disebut menjadi tujuan akhir dari BBM hasil penyimpangan. Ada indikasi BBM subsidi dari SPBU digunakan untuk mendukung operasional alat berat di sejumlah tambang ilegal di Sumbar.
Andry menegaskan kembali komitmen Kapolda Sumbar dalam penindakan terhadap aktivitas ilegal. “Kapolda Sumbar menegaskan zero penyalahgunaan, seperti zero tambang ilegal dan zero penyalahgunaan BBM subsidi,” ujarnya.
Melalui pengawasan lintas sektor ini, Polda Sumbar berharap rantai penyalahgunaan energi bisa diputus sehingga hak masyarakat kecil untuk memperoleh BBM subsidi dapat kembali terpenuhi secara merata.
