Pemko Padang Dukung Perketat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

antrean-spbu-ganggu-ekonomi,-pemko-padang-dukung-penuh-penguatan-pengawasan-bbm-subsidi
Antrean SPBU Ganggu Ekonomi, Pemko Padang Dukung Penuh Penguatan Pengawasan BBM Subsidi

Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan dukungan penuh terhadap pengawasan ketat distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pihak yang tidak berhak.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu aktivitas warga dan perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia menilai pengawasan di lapangan perlu terus diperkuat.

Bacaan Lainnya

“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP di Provinsi Sumatera Barat.

Rakor yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi itu berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026). Dalam forum tersebut, Fadly juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi serta penguatan sistem pengawasan digital untuk menutup celah manipulasi yang kerap memicu kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.

Mahyeldi menegaskan subsidi energi harus benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegasnya.

Dari sisi pengawasan nasional, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi kinerja Satgas Sumbar. Menurut dia, pengawasan intensif selama ini berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan, yang menandakan kebocoran kepada pihak tidak berhak mulai berkurang.

BPH Migas juga menyiapkan penguatan berbasis teknologi untuk mencegah penyalahgunaan. “BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ungkap Chrisnawan.

Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumatera Barat masih aman dan mencukupi. Ia menyebut pengetatan pengawasan dan operasi lapangan mulai menunjukkan hasil, ditandai dengan turunnya konsumsi solar subsidi dan menurunnya antrean di sebagian besar SPBU.

“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Fakhri.

Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumbar, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Mereka sepakat memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas distribusi energi di Sumatera Barat.

Pos terkait