Rahmat Saleh Minta Evaluasi Latsarmil SPPI Usai Dua Peserta Meninggal

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta pemerintah meninjau ulang pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah dua peserta program itu meninggal dunia saat menjalani pelatihan.

Dua peserta yang meninggal masing-masing Anisa Muyassaroh di Balikpapan akibat heat stroke dan Yonanda Muhammad Taufiq di Baturaja karena henti jantung. Rahmat menyampaikan belasungkawa atas kejadian tersebut.

Ia menilai peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait pengawasan kesehatan peserta dan metode pelatihan yang diterapkan selama Latsarmil. Menurut dia, pemerintah tidak boleh hanya melihat aspek kedisiplinan, tetapi juga keselamatan peserta.

Rahmat menjelaskan, peserta SPPI dipersiapkan untuk menjadi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi di lapangan.

Ia juga menilai pemerintah perlu mengkaji kembali efektivitas Latsarmil bagi peserta dari kalangan sipil. Menurut Rahmat, materi pelatihan seharusnya lebih menekankan kemampuan teknis dan manajerial, seperti tata kelola organisasi, manajemen keuangan, dan digitalisasi layanan.

“Para calon pengelola KDMP nantinya akan menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Rahmat.

Ia meminta metode dan intensitas pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tugas peserta, bukan semata-mata memakai standar militer.

Politisi PKS itu berharap evaluasi tersebut menghasilkan perbaikan konkret agar program SPPI berjalan lebih profesional dan akuntabel. Rahmat menegaskan, pemerintah harus menjamin keselamatan peserta sekaligus menyiapkan pengelola koperasi yang kompeten.

Kasus ini mendapat perhatian publik di tengah dorongan pemerintah memperkuat ekonomi berbasis desa. Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pos terkait