Batusangkar – Bupati Tanah Datar Eka Putra mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi PAD Triwulan III Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati, Jumat (30/10/2026).
Eka Putra menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah harus diperkuat melalui pengelolaan PAD yang serius. Ia menuntut para pimpinan OPD untuk lebih proaktif dalam memantau kinerja di lapangan, tidak sekadar mengandalkan laporan administratif.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer. Potensi daerah harus terus digali secara maksimal, namun dengan tetap memperhatikan koridor hukum dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan,” tegas Bupati.
Guna mencapai target di sisa dua bulan akhir tahun, Bupati menginstruksikan percepatan melalui digitalisasi transaksi, revaluasi data, serta penerapan sistem reward dan punishment. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan langsung atau inspeksi mendadak untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
Bupati menegaskan lima komitmen utama yang wajib dijalankan OPD: tidak membiarkan potensi PAD tanpa tindak lanjut, memastikan seluruh penerimaan tercatat di kas daerah, meniadakan pungli, menetapkan target kinerja yang jelas, serta menghentikan pembiaran terhadap kebocoran pendapatan.
Senada dengan arahan tersebut, Kepala Bappenda Tanah Datar, Aji Sagitarius Risa, menyatakan pihaknya kini berfokus pada inovasi pelayanan serta percepatan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Kami mendorong seluruh OPD pengelola PAD untuk terus memaksimalkan potensi penerimaan yang ada, melakukan inovasi pelayanan, serta mempercepat pemungutan retribusi dan pajak daerah guna memenuhi target akhir tahun anggaran 2026,” ujar Aji.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar Abdurrahman Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jasrinaldi, jajaran kepala OPD, TP4D, serta para camat.
