Tanah Datar – Pemkab Tanah Datar mengoptimalkan kerja sama antardaerah sebagai strategi utama menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas vital, seperti beras dan cabai, tetap terjaga di tengah potensi lonjakan inflasi.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyatakan bahwa sinergi lintas wilayah menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia telah menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memetakan daerah lain yang membutuhkan komoditas surplus dari Tanah Datar.
“Kepada OPD terkait, segera jajaki kabupaten/kota yang membutuhkan bahan pangan yang surplus di Tanah Datar untuk bekerja sama, baik dengan daerah di dalam maupun luar provinsi. Apalagi saat ini sudah mendekati akhir tahun 2026,” ujar Ahmad Fadly usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (9/11/2026).
Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Tomsi Tohir. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah strategis daerah dalam mengantisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanah Datar mempertahankan penghargaan TPID Award Regional Sumatera menjadi modal penting. Prestasi ini diharapkan mampu memacu kinerja tim agar lebih solutif dalam menangani tantangan ekonomi daerah.
Kabag Perekonomian, Franky Adhitama, menambahkan bahwa Pemkab Tanah Datar tengah memproses dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) antardaerah. Ke depannya, sebanyak enam Nota Kesepahaman (MoU) telah disiapkan untuk direalisasikan pada tahun 2027.
Selain fokus pada inflasi, pemerintah daerah juga tengah mengebut realisasi program nasional 3 juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Saat ini, sebanyak 388 unit rumah telah dialokasikan dan sedang menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati untuk penetapan penerima bantuan.
“Alhamdulillah, tahap pertama sebanyak 388 unit sudah dialokasikan dan siap dilaksanakan. Saat ini kita masih menunggu SK penetapan penerima bantuan. Untuk tahun 2027, kami sedang mengumpulkan data melalui masing-masing kantor wali nagari untuk selanjutnya dilakukan verifikasi,” jelas Franky.
