Mentawai – Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Barat membongkar praktik penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebanyak 80 kiloliter (KL) BBM yang seharusnya disalurkan ke SPBU setempat diduga sengaja diselewengkan untuk kepentingan pihak tertentu.
Pengungkapan ini bermula saat personel kapal patroli KPC Mandeh III-2006 bersama tim Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar mencegat kapal SPOB Tello Cemerlang pada Rabu (11/11/2026) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Kapal tersebut diduga menyalurkan BBM secara ilegal kepada pengepul dan pelaku usaha di wilayah Mentawai, alih-alih mendistribusikannya ke lokasi yang telah ditentukan.
Direktur Polairud Polda Sumbar, AKBP Ibnu Bagus Santoso, menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan kapal beserta seluruh muatannya untuk kepentingan penyidikan.
“Pengamanan kapal SPOB Tello Cemerlang ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan personel Ditpolairud Polda Sumbar. Kapal tersebut diduga mengangkut sekitar 80 KL BBM bersubsidi yang pendistribusiannya tidak sesuai dengan peruntukan,” ujar Ibnu Bagus Santoso, Kamis (12/11/2026).
Pihak kepolisian kini tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Sejumlah saksi dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan penyelewengan ini.
Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman pidana yang menanti mencapai enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.
Kabidhumas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam mengawal distribusi energi agar tepat sasaran. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan indikasi serupa.
“BBM bersubsidi merupakan kebutuhan masyarakat yang pendistribusiannya telah diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan maupun pengalihan distribusi yang tidak sesuai ketentuan akan menjadi perhatian serius kepolisian,” tegas Susmelawati.
