Jakarta – Tekanan politik parlemen terhadap polemik persyaratan pendidikan berujung pada mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Pengunduran diri tersebut resmi dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11).
Ahmad Muzani mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Ia menjelaskan bahwa Gibran sebelumnya juga telah melayangkan dokumen serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyerahkan surat tersebut, Gibran bergegas meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Langkah mundur ini terjadi di tengah desakan dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang sebelumnya resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik riwayat pendidikan Gibran.
Direktur Contsra Indonesia, Habibi Chaniago, memandang fenomena ini sebagai ujian berat bagi negara dalam memegang teguh martabat konstitusi di tengah kompromi politik elite.
“Publik berhak mempertanyakan apakah keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik, respons terhadap tekanan konstitusional, atau upaya mengakhiri polemik yang semakin meluas,” ujar Habibi.
Habibi mendesak agar MPR bersikap transparan dalam mengawal proses transisi jabatan ini. Ia menekankan bahwa mekanisme penggantian pejabat harus dilakukan terbuka agar terhindar dari kesepakatan tertutup antar elite politik.
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, kini kewenangan pengisian kekosongan kursi wakil presiden berada di tangan MPR. Presiden memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengajukan dua nama calon yang nantinya akan dipilih melalui sidang paripurna MPR.
Menutup pandangannya, Habibi mengingatkan bahwa jabatan publik harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku demi menjaga kesehatan iklim demokrasi di Indonesia.
“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang melindungi jabatan seseorang, melainkan demokrasi yang memastikan setiap pemegang kekuasaan tunduk pada hukum,” tegasnya.
