Jakarta – Gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Agustus lalu menyoroti lemahnya komunikasi publik yang dilakukan para wakil rakyat, memicu kekecewaan mendalam di masyarakat. Ribuan demonstran dari berbagai elemen menuntut sejumlah perubahan mendasar.
Aksi demonstrasi yang diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan ini, menurut seorang pakar komunikasi, mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja DPR. “DPR dinilai abai terhadap suara dan aspirasi publik,” kata Yudhistira Ardi Poetra, M.I.Kom, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang menyoroti pentingnya komunikasi publik bagi legitimasi wakil rakyat.
Kekecewaan masyarakat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk isu tunjangan dan fasilitas mewah anggota DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat. Hal ini memperkuat anggapan bahwa DPR semakin jauh dari rakyat.
Bahkan, seruan “Bubarkan DPR” sempat ramai di media sosial, menunjukkan betapa dalamnya kekecewaan publik. Pernyataan kontroversial dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang dinonaktifkan, Sahroni, yang menyebut seruan tersebut “tolol se-dunia,” semakin memperburuk citra DPR.
Kasus misinformasi yang melibatkan pernyataan Uya Kuya dengan narasi “kita artis, kita DPR” juga menjadi sorotan, dinilai arogan dan tidak sensitif di tengah krisis kepercayaan.
Yudhistira Ardi Poetra menegaskan bahwa DPR perlu memperbaiki komunikasi publik sebagai instrumen penting untuk memulihkan citra. “DPR tidak hanya dituntut untuk berbicara, tetapi juga mendengarkan aspirasi publik dengan penuh empati,” tegasnya.
Komunikasi publik yang efektif, lanjutnya, harus memenuhi unsur kredibilitas komunikator, konsistensi pesan, pemilihan media yang tepat, serta aksi nyata. Lambatnya respons DPR terhadap demonstrasi memperkuat persepsi negatif bahwa wakil rakyat tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, DPR seharusnya menerapkan komunikasi publik yang proaktif untuk meredakan ketegangan, termasuk menyampaikan klarifikasi yang jelas, permintaan maaf yang tulus, dan membuka ruang dialog terbuka.
Demonstrasi di bulan Agustus seharusnya menjadi momentum refleksi bagi DPR untuk melakukan pembenahan komunikasi publik. Kegagalan dalam hal ini dapat memicu krisis legitimasi yang serius. DPR harus segera memperbaiki pola komunikasinya dengan menghadirkan transparansi, empati, dan respons yang nyata terhadap aspirasi masyarakat.
