Aceh – Meski memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah tetap mengintensifkan operasi tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pihaknya bersama Kepala BNPB dan pemerintah daerah terus menjalankan langkah-langkah tanggap darurat dan percepatan pemulihan. “Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Pratikno dari Aceh, Kamis (25/12).
Pemerintah mencatat 13 kabupaten/kota telah beralih dari status Transisi Darurat ke Pemulihan—terdiri atas empat wilayah di Aceh, lima di Sumatera Utara, dan empat di Sumatera Barat. Namun, 11 kabupaten di Aceh memilih memperpanjang fase tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. “Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal,” tambah Pratikno.
Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas. Di Aceh, pembangunan huntara telah dimulai di Pidie Jaya, sementara enam kabupaten lain masih mematangkan persiapan lahan. Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam tahap identifikasi lahan. Pratikno menjelaskan pengerjaan huntara dan huntap melibatkan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan BNPB. “Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan, memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan,” katanya.
Di luar Aceh, empat kabupaten/kota di Sumatera Utara sudah memulai pembangunan huntara dan huntap, sedangkan lima kabupaten di Sumatera Barat sedang dalam proses membangun huntara. Selain itu, perbaikan infrastruktur terus berlangsung; pemerintah melaporkan 72 dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak kini telah berfungsi, dan sembilan ruas masih dalam penanganan.
Sektor pendidikan juga menjadi fokus pemulihan berikutnya dengan target agar sekolah-sekolah terdampak dapat beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Pratikno menegaskan instruksi Presiden agar seluruh jajaran pemerintah bekerja tanpa henti. “Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti,” pungkasnya.
Selain upaya fisik, pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas curah hujan dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa yang bergotong-royong dalam pemulihan pascabencana.
