Jakarta – Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini diarahkan pada integrasi dan konsolidasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan hal itu dalam Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Jumat (27/6/2026).
Dony menjelaskan, tata kelola BUMN saat ini sedang bergeser dari pola yang terfragmentasi menjadi lebih terkonsolidasi dan berorientasi pada penciptaan nilai.
Menurut dia, langkah tersebut menjadi salah satu penopang pemerintah dalam memperkuat empat pilar pembangunan, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan sumber daya manusia unggul, dan kemandirian ekonomi.
Ia menyebut perampingan korporasi BUMN berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, dan unit bisnis.
Meski begitu, Dony menegaskan proses konsolidasi tidak akan diikuti pemutusan hubungan kerja atau PHK.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujarnya.
Ia menambahkan, biaya tenaga kerja yang berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp3 triliun bukan menjadi kendala dalam upaya efisiensi perusahaan. Dengan begitu, penghematan Rp47 triliun tetap bisa dicapai meski seluruh karyawan dipertahankan.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta transparansi penuh atas capaian dan data investasi BUMN kepada publik. Instruksi Presiden mewajibkan seluruh pengelola BUMN membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
Ke depan, BUMN akan terus didorong menjadi penggerak ekonomi yang kompetitif melalui penguatan tata kelola, hilirisasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.
