Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya keras meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Upaya ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang berlangsung di Balai Kota, Kamis (11/9/2025).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, secara langsung membuka rapat tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem regulasi serta implementasi pengelolaan yang lebih transparan. “Tujuannya adalah mendorong perbaikan sistem regulasi serta, yang terpenting, implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan,” ujarnya.
Ramlan menjelaskan bahwa MCSP merupakan pengembangan dari Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah instrumen yang dibuat oleh KPK RI melalui aplikasi Jaga.id. Pemerintah Kota Bukittinggi, lanjutnya, sangat mendukung sinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan.
Wali Kota mengakui adanya penurunan capaian MCSP dan SPI Bukittinggi pada tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Kota berkomitmen untuk memperbaiki nilai tersebut pada tahun 2025 melalui delapan area intervensi dengan pendampingan dari Inspektorat.
Ramlan juga menekankan pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. “Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi yang dijalankan secara amanah dan profesional,” pungkas Ramlan.
