Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi sorotan utama dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Rancangan APBD Tahun 2026, Selasa (29/10).
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donizar, secara langsung menyampaikan bahwa kemandirian fiskal daerah hanya dapat dicapai jika potensi yang ada dikelola dengan strategi yang terukur.
“Selama ini, masih banyak potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal. Padahal, secara regulasi itu menjadi kewenangan provinsi. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Donizar mencontohkan, potensi pajak seperti pajak air permukaan, pajak kendaraan alat berat, dan pajak hasil tambang masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem pendataan dan pengawasan agar potensi tersebut memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.
“Jangan sampai kebocoran pajak terjadi karena lemahnya sistem. Pemerintah provinsi harus berani melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk digitalisasi sistem pajak daerah dan penegasan tanggung jawab bagi setiap OPD terkait,” tegas legislator asal Pasaman itu.
Selain sektor pajak, Donizar juga menyoroti sektor perkebunan dan pertambangan sebagai tulang punggung ekonomi Sumbar. Ia menilai sektor ini perlu dikelola lebih produktif dengan memastikan nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada penjualan bahan mentah. Ke depan, pemerintah daerah harus mendorong hilirisasi industri perkebunan, seperti pengolahan kelapa sawit dan karet di dalam daerah. Dengan begitu, manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap izin usaha pertambangan (IUP) agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi PAD. “Harus ada keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. SDA kita bukan untuk dieksploitasi tanpa arah, tetapi dikelola agar berkelanjutan,” tambahnya.
Donizar menilai, upaya peningkatan PAD tidak boleh sekadar menaikkan target angka pendapatan, tetapi harus disertai strategi konkret dan sinergi lintas sektor. DPRD, kata dia, siap mendukung kebijakan pemerintah daerah sepanjang berpihak pada kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan PAD bukan sekadar hitungan anggaran, tetapi soal kemandirian daerah. Kalau potensi kita dikelola dengan benar, Sumatera Barat tidak perlu terlalu bergantung pada transfer pusat. Inilah semangat yang ingin kita bangun bersama,” pungkasnya.
