Padang – Praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah-sekolah Sumatera Barat (Sumbar) menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB, Donizar, mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar yang baru untuk segera mengambil tindakan tegas memberantas praktik yang dinilai sebagai komersialisasi pendidikan tersebut.
Donizar menilai, pungutan LKS bertentangan dengan semangat pendidikan gratis yang seharusnya dinikmati seluruh siswa. “Seharusnya tidak ada lagi pungutan seperti LKS. Ini justru menjadi bentuk komersialisasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Padahal kementerian sudah jelas melarang penjualan LKS di sekolah,” tegas Donizar, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Donizar menyoroti dampak negatif LKS terhadap kinerja guru. Ia mengungkapkan, penggunaan LKS membuat sebagian guru kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. “Seringkali setelah LKS diberikan, ada guru yang meninggalkan kelas atau melakukan aktivitas lain. Padahal tugas guru adalah mendidik dan mengajar secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, Donizar juga menyoroti ketidaksesuaian isi LKS dengan kurikulum yang berlaku. Menurutnya, hal ini merugikan siswa karena materi yang dipelajari tidak relevan. Sebagai solusi, ia mengusulkan agar Disdik Sumbar menginstruksikan guru untuk membentuk kelompok kerja penyusunan soal yang sesuai dengan kurikulum.
“Kalau ini dilakukan, pendidikan akan lebih berkualitas. Guru tidak hanya mengandalkan LKS, tetapi juga benar-benar hadir memberikan pengajaran,” pungkas Donizar. Ia menambahkan, operasional kelompok kerja guru tersebut dapat didukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
