Padang – DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendesak pengawasan ketat terhadap distribusi tambahan 70.000 kilo liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar yang dialokasikan untuk wilayah tersebut. Kekhawatiran penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab menjadi sorotan utama.
Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKB, Firdaus, secara langsung menyampaikan pentingnya memastikan subsidi BBM tepat sasaran. “Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang mengusulkan tambahan kuota ini ke BPH Migas,” ujarnya, seraya menambahkan, “Namun, yang paling penting sekarang adalah memastikan BBM ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, bukan malah disedot mafia minyak untuk kepentingan industri besar.”
Firdaus menyoroti bahwa kelangkaan BBM selama ini paling dirasakan oleh petani di daerah pelosok, nelayan kecil di pesisir, serta sopir angkutan umum dan logistik. Ia menegaskan bahwa BBM subsidi adalah hak rakyat kecil dan distribusinya harus dikawal dengan ketat.
Menurut Firdaus, indikasi penyalahgunaan BBM subsidi masih sering ditemukan di sejumlah SPBU, seperti pembelian dalam jumlah besar dengan kendaraan modifikasi atau penimbunan yang dibawa ke luar provinsi. Ia meminta aparat penegak hukum, Pertamina, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan langsung di lapangan.
“Harus ada operasi gabungan secara berkala. Cek langsung ke SPBU, jangan percaya laporan sepihak,” kata Firdaus. “Jika tidak, rakyat lagi yang akan menderita karena antrean panjang dan kelangkaan.”
Lebih lanjut, Firdaus merekomendasikan evaluasi total sistem distribusi BBM subsidi di Sumbar dan percepatan penerapan digitalisasi transaksi BBM di SPBU. Ia juga meminta sanksi tegas bagi SPBU atau pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan, termasuk pencabutan izin dan pelaporan pidana ke kepolisian.
“BBM subsidi ini bukan untuk perusahaan tambang, pabrik besar, atau oknum pengusaha yang bermain di balik layar,” tegasnya. “Kalau distribusinya tidak dikawal, maka tambahan kuota sebesar apapun tidak akan menyelesaikan masalah.”
Firdaus juga mengingatkan agar SPBU terbuka dan akuntabel dalam memberikan pelaporan distribusi BBM subsidi kepada pemerintah dan masyarakat. “Kalau mafia BBM masih dibiarkan, maka penambahan kuota akan terus jadi solusi semu,” pungkas Firdaus. “Rakyat hanya dapat antrean, para pemain besar yang panen untung.” “BBM bersubsidi adalah milik rakyat, tolong jangan main-main,” tegasnya.
