PEKANBARU – Pernyataan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, terkait tragedi Mei 1998 menuai kecaman keras dari Forum Tionghoa Bersatu Riau. Forum tersebut menilai pernyataan Fadli Zon yang meremehkan tragedi pemerkosaan massal sebagai “rumor” sebagai tindakan tidak sensitif dan berpotensi membangkitkan luka lama.
Pernyataan sikap ini disampaikan secara terbuka oleh Forum Tionghoa Bersatu Riau dalam konferensi pers di sebuah kafe di Pekanbaru, Selasa (8/7/2025). Tokoh Tionghoa Riau, Hartono Sudi, secara langsung menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan Fadli Zon. “Kami sangat tersinggung. Kalau tragedi kelam seperti itu dianggap sepele atau dilupakan, maka bukan tidak mungkin sejarah kelam itu bisa terulang kembali,” ujarnya dengan nada tegas pada Selasa (8/7/2025).
Hartono menambahkan, secara tidak langsung, masyarakat Tionghoa adalah kelompok yang cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi. Ia juga mengatakan, “Kami hanya ingin kejelasan, pengakuan, dan penghormatan terhadap korban. Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan secara beradab dan bermartabat,” imbuhnya.
Senada dengan Hartono, tokoh Tionghoa lainnya, Kong On, menegaskan bahwa tragedi Mei 1998 adalah luka sejarah yang tidak boleh disangkal. “Peristiwa itu nyata. Kami ingin hidup damai, harmonis, dan dihargai sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sudirman, tokoh senior Tionghoa Riau, membacakan Pernyataan Sikap Resmi Forum Tionghoa Bersatu Riau yang berisi enam poin utama. Poin pertama adalah penolakan tegas terhadap segala bentuk penghilangan fakta atas terjadinya pemerkosaan massal pada tragedi Mei 1998. Poin kedua, Forum menegaskan bahwa Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Presiden ke-3 BJ Habibie pada 15 Juli 1998 telah menyatakan secara resmi bahwa kekerasan seksual memang terjadi.
Poin ketiga, Presiden BJ Habibie secara terbuka mengakui dan mengutuk tindakan kekerasan seksual tersebut, yang sebagian besar korbannya berasal dari etnis Tionghoa. Poin keempat, tragedi Mei 1998 adalah fakta sejarah kelam yang tidak boleh dilupakan, disangkal, atau dimanipulasi demi kepentingan politik atau pribadi.
Poin kelima, Forum menilai pernyataan Fadli Zon sebagai tidak berbudaya, menyakitkan hati korban, dan mencederai rasa keadilan rakyat. Forum meminta Fadli Zon segera menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya para korban. Poin keenam, Forum mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mencopot Fadli Zon dari jabatan Menteri Kebudayaan RI dan menghentikan segala upaya penulisan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta.
Sudirman menutup pernyataannya pada Selasa (8/7/2025) dengan menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo bertindak tegas. “Pernyataan beliau (Fadli Zon) sangat melukai hati para korban. Kami minta Presiden Prabowo bertindak tegas dengan mencopot Fadli Zon dan memastikan sejarah bangsa tidak dikaburkan,” katanya.
