Padang – Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (3/11), fokus pada pengelolaan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. “Kami sangat mendukung upaya KPK dalam memastikan setiap program pembangunan, termasuk penyaluran Pokir, hibah, dan bansos dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Maigus menegaskan, Pemko Padang terus memperkuat sistem pengendalian internal agar pengelolaan anggaran publik tidak menyimpang dan lebih terukur. Hal ini sejalan dengan Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah” yang bertujuan mewujudkan pemerintahan berintegritas dan bebas pungli.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan komitmen penuh DPRD untuk memastikan setiap usulan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. “Pokok pikiran dewan merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada kami. Karena itu seluruh prosesnya harus terukur, transparan, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Muharlion.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menekankan pentingnya integritas dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi. “Kami mengingatkan agar setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Padang, Sekda Kota Padang, Andree Algamar, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang, serta tim Korsup KPK Wilayah Sumatera Barat, Aceh, dan Riau.
