Padang – Keamanan geologis lahan relokasi korban banjir bandang menjadi prioritas utama yang didesak oleh DPRD Kota Padang. Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menekankan perlunya kajian ilmiah dan analisis risiko bencana sebelum memindahkan warga ke lokasi baru.
“Kami harus memastikan bahwa kehidupan baru warga tidak terancam oleh longsor atau banjir susulan,” tegas Helmi Moesim. Ia menambahkan bahwa relokasi bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan sebuah upaya mitigasi bencana jangka panjang. Lahan baru harus bebas dari potensi tanah labil, bebas dari ancaman banjir, dan memiliki akses infrastruktur dasar yang memadai.
Helmi Moesim meminta Pemerintah Kota Padang untuk melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ahli geologi dalam proses pemetaan lahan relokasi. Kajian teknis yang mendalam dinilai krusial untuk memastikan kelayakan huni dan meminimalkan risiko di lokasi baru.
Selain aspek teknis, Helmi juga menyoroti pentingnya aspek lingkungan. Lahan relokasi harus aman secara fisik, lestari secara lingkungan, dan berkelanjutan secara sosial ekonomi. Ia berharap koordinasi antarinstansi berjalan efektif untuk menjamin perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak.
Untuk mendukung pengambilan keputusan, Pemko Padang diminta menyusun peta risiko bencana mutakhir. Peta ini akan memandu penentuan lokasi fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses transportasi bagi warga pascabencana. Dengan langkah-langkah ini, relokasi diharapkan menjadi solusi permanen dan pembangunan kawasan baru bebas dari ancaman bencana serupa.
