Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat langkah penanganan dampak bencana hidrometeorologi dengan mengintensifkan koordinasi lintas lembaga, kata Gubernur Mahyeldi usai memimpin pertemuan di Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).
Gubernur Mahyeldi menegaskan kecepatan dan ketepatan tindakan menjadi prioritas dalam membantu masyarakat terdampak. “Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegas Mahyeldi.
Pertemuan yang melibatkan jajaran Pemprov Sumbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar itu digelar untuk memastikan kebijakan serta penggunaan anggaran memberi manfaat maksimal bagi korban bencana. Pemprov aktif menguatkan mekanisme koordinasi agar respons penanganan berjalan terarah dan terintegrasi antarinstansi.
Agenda rapat memfokuskan pembahasan pada aspek teknis pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta langkah-langkah pengawasan yang diperlukan. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pemborosan dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik dalam penanganan dampak hidrometeorologi.
Pemprov Sumbar berharap sinergi dan komunikasi yang terjaga dengan BPK Provinsi Sumbar akan menjamin penanganan bencana berjalan efektif dan akuntabel sehingga perlindungan terhadap masyarakat terdampak dapat dimaksimalkan.
