PKB Sumbar Dorong Pemprov Gratiskan SMA/SMK: Cegah Anak Putus Sekolah!

fraksi-pkb-dorong-pendidikan-gratis-di-sumbar,-donizar:-jangan-biarkan-anak-putus-sekolah-karena-iuran
Fraksi PKB Dorong Pendidikan Gratis di Sumbar, Donizar: Jangan Biarkan Anak Putus Sekolah Karena Iuran

Padang – Di tengah kekhawatiran akan dampak ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumatera Barat mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayahnya.

Desakan ini muncul karena banyak orang tua yang kesulitan membayar iuran komite sekolah. Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB, Donizar, mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan akses pendidikan.

Bacaan Lainnya

“Ekonomi sedang menurun, harga kebutuhan pokok naik, sementara penghasilan banyak keluarga tidak bertambah. Kita khawatir, kalau ini tidak segera diatasi, akan banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah,” ujar Donizar saat Rapat Kerja Komisi di DPRD Sumbar, Rabu (15/10).

Fraksi PKB menilai, pendidikan menengah harus bebas biaya agar anak-anak Sumatera Barat tidak putus sekolah karena masalah finansial. Untuk merealisasikan pendidikan gratis, Fraksi PKB mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, memperketat dan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana BOS di sekolah menengah. Kedua, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari APBD provinsi. Ketiga, Pemprov Sumbar diminta menyiapkan alokasi sekitar Rp50 miliar dalam APBD untuk menutup iuran komite dan menambah dukungan operasional sekolah.

“Dana Rp50 miliar bukan angka besar jika dibandingkan manfaat sosial yang dihasilkan. Ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan karena pengawasan dan efektivitas anggaran bisa ditingkatkan,” jelas Donizar.

Donizar menegaskan, pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan populis, melainkan tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya. “Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti sekolah hanya karena biaya. Pendidikan adalah hak, bukan privilese bagi yang mampu,” tegasnya. Ia menambahkan, tata kelola anggaran yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah di sektor pendidikan. “Pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan murid. Ini soal masa depan masyarakat Sumatera Barat. Kalau aksesnya tidak dijaga, kita sedang kehilangan generasi,” pungkas Donizar.

Pos terkait