Pasaman Barat – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Polres Pasaman Barat dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU, Kamis (4/6/2026), menyusul keluhan warga soal kelangkaan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang.
Sidak tersebut menyasar SPBU Batang Toman di Kecamatan Pasaman dan SPBU Sarik di Kecamatan Luhak Nan Duo. Pemeriksaan lapangan dipimpin Kabag Ops Polres Pasaman Barat, Kompol Farel Haris, dengan melibatkan tim gabungan dari kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait.
Farel mengatakan langkah itu diambil sebagai respons atas laporan masyarakat, terutama terkait terbatasnya pasokan solar. Pengawasan, kata dia, dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan menutup peluang praktik ilegal.
“Kegiatan ini merupakan respons langsung atas keluhan masyarakat mengenai kelangkaan BBM, khususnya jenis solar. Kami ingin memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan menutup celah praktik ilegal,” ujar Farel.
Dalam pemeriksaan itu, petugas turut memeriksa QR Code kendaraan serta kondisi tangki untuk mengantisipasi penggunaan tangki modifikasi atau tangki siluman. Hingga saat ini, pendekatan yang diutamakan masih bersifat preventif melalui imbauan dan peringatan kepada pengelola SPBU maupun konsumen.
Pengawasan serupa juga ditegaskan PT Pertamina melalui Chekher SBM 1 BBM Pertamina Wilayah Sumbar, Suroto H. Prayogo. Ia menyebut para pengusaha SPBU sudah diminta tidak melayani kendaraan dengan QR Code ganda atau pengisian BBM dalam jumlah yang tidak wajar.
“Pembelian BBM bersubsidi sudah dibatasi melalui sistem terintegrasi. Petugas SPBU memiliki peran krusial untuk memverifikasi langsung data konsumen saat transaksi agar BBM bersubsidi tepat sasaran,” tegas Suroto.
Kepala Dinas Koperindag Pasaman Barat, Agusli, menyampaikan sidak itu dilakukan berdasarkan arahan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto. Menurut dia, pemerintah daerah ingin menjaga kestabilan pasokan sekaligus memastikan distribusi BBM berlangsung merata.
“Pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi korban penyalahgunaan pengelolaan BBM. Kami hadir untuk memastikan pasokan aman, lancar, dan tepat sasaran di tengah kondisi ekonomi saat ini,” tutur Agusli.
Polres Pasaman Barat menegaskan akan menempuh jalur hukum jika menemukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi. Operasi ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan transparansi dalam pendistribusian energi di Pasaman Barat.
