Wabup Tanah Datar Perintahkan Percepatan Perbaikan Rumah dan Zona Merah

wabup-tanah-datar-minta-solusi-bagi-rumah-rusak-dan-zona-merah
Wabup Tanah Datar Minta Solusi bagi Rumah Rusak dan Zona Merah

Tanah Datar – Kebutuhan hunian sementara (Huntara) mendesak menjadi fokus utama setelah Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau kawasan terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar, Rabu (31/12/2025). Pemerintah daerah dan provinsi sepakat mempercepat pemenuhan Huntara, namun realisasi pembangunan dinilai belum memadai untuk menampung semua warga terdampak.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyatakan saat ini pembangunan Huntara masih diprioritaskan bagi pemilik rumah yang rusak berat atau hilang, sementara warga dengan kerusakan sedang maupun yang tinggal di zona merah juga membutuhkan hunian sementara demi keselamatan. “Kami telah mengirimkan data rumah lengkap, mulai dari kerusakan ringan, rusak sedang, dan rusak berat atau hilang. Saat ini Huntara masih diperuntukkan bagi rumah rusak berat, padahal rusak sedang atau rumah di zona merah juga butuh Huntara,” ujar Ahmad Fadly.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal itu, Gubernur Mahyeldi mengatakan data kebutuhan Huntara dari pemerintah kabupaten dan kota sudah diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pembangunan akan segera dilaksanakan di lokasi yang disiapkan pemerintah daerah. “Data Huntara sudah ada dan segera dibangun di lokasi yang disediakan pemerintah kabupaten atau kota. Insya Allah bapak ibu yang masih mengungsi bisa lebih nyaman,” kata Mahyeldi.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, gubernur dan jajaran pemda meninjau lokasi-lokasi yang disiapkan untuk pembangunan Huntara serta memantau kondisi warga pengungsi. Ahmad Fadly mengapresiasi kunjungan langsung tersebut karena memberi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung.

Selain masalah Huntara, pembicaraan di lapangan juga menyoroti upaya normalisasi sungai, rekonstruksi lahan pertanian, dan langkah pemulihan lain untuk mempercepat penanganan pascabencana. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan pendataan dan prioritas penanganan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan terkoordinasi.

Pos terkait