Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini menegaskan kembali dorongan pemerintah untuk memperluas akses keuangan formal hingga menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang turut hadir menilai inklusi keuangan menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Ia menyebut kemudahan akses layanan perbankan yang aman dan terjangkau dapat membantu UMKM, petani, hingga nelayan berkembang lebih cepat.
“Perluasan akses keuangan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara lebih produktif,” ujar Mahyeldi usai pertemuan.
Ia menambahkan, program semacam ini membutuhkan sinergi lintas sektor agar tidak berhenti pada tataran konsep semata. Menurut dia, kebijakan itu harus benar-benar menjawab kebutuhan warga di daerah.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa jumlah TPAKD di Indonesia kini telah mencapai 552 tim yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota.
Jaringan ini dipandang sebagai salah satu penggerak penting untuk mendukung agenda Asta Cita, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
OJK juga mencatat capaian signifikan sepanjang tahun ini. Tingkat literasi keuangan nasional telah berada di angka 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 93 persen.
Pencapaian tersebut dinilai menonjol karena sudah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.
Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya jaringan TPAKD di seluruh Indonesia. Ia menyebut capaian itu sebagai hasil kerja bersama yang layak dibanggakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” tegas Presiden.
Selain memuji OJK dan pemerintah daerah, Presiden juga menyoroti perluasan kelompok sasaran dalam ekosistem keuangan tersebut.
Pengemudi transportasi daring, petani, hingga santri disebut menjadi bagian dari sasaran utama agar layanan keuangan formal benar-benar dirasakan lebih merata.
