Jakarta – Polemik keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu langkah serius di parlemen. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mulai menggalang dukungan lintas fraksi untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah menjadi dasar utama langkah konstitusional tersebut. Rahmat memandang situasi ini sebagai ancaman serius terhadap integritas lembaga kepresidenan yang memerlukan tindakan nyata dari DPR.
Dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (9/11/2026), Rahmat mengungkapkan bahwa ia telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah anggota parlemen dari berbagai partai. Ia mengklaim respons yang diterima cukup positif.
“Saya sudah berkomunikasi secara informal dengan rekan-rekan lintas fraksi. Optimisme saya cukup tinggi karena dari diskusi yang terbangun, tidak ada fraksi yang menolak gagasan ini,” ujar Rahmat.
Meski demikian, Ketua Umum GEMA Keadilan ini menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap penjajakan. Ia menekankan pentingnya konsolidasi dukungan kolektif dan penentuan momentum yang tepat sebelum membawa usulan ini ke mekanisme resmi parlemen.
Rahmat menegaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat dipilih karena dianggap lebih relevan ketimbang Hak Angket, mengingat persoalan hukum terkait pendidikan telah diputus oleh pengadilan. Ia pun memberi opsi agar Gibran memilih langkah mundur secara sukarela demi menjaga marwah jabatan tersebut.
Selain aspek hukum, Rahmat menyoroti dampak sosial dari fenomena “nepo baby” atau perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu. Ia khawatir hal tersebut merusak prinsip meritokrasi dan kepercayaan generasi muda terhadap sistem pendidikan serta prestasi.
“Ini sangat berbahaya bagi optimisme anak muda. Ketika mereka melihat pendidikan dan prestasi bisa dikalahkan oleh privilese, maka muncul kekhawatiran bahwa kesempatan yang setara hanyalah ilusi. Kita tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Politisi PKS ini berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut. Ia menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan polemik ini tidak menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
