Jakarta – Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto mengucurkan dana besar senilai Rp 11,9 triliun melalui Kementerian PUPR pada tahun 2026. Anggaran jumbo ini diprioritaskan untuk membenahi infrastruktur pertanian di seluruh Indonesia.
Alokasi dana yang tertera dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Minggu (24/8/2025), akan difokuskan pada dua program utama. Pertama, pengembangan jaringan irigasi seluas 104 ribu hektare dengan anggaran mencapai Rp 9,35 triliun. Kedua, pembangunan 15 unit bendungan baru yang menelan biaya Rp 2,64 triliun.
Pemerintah berharap investasi besar ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menyejahterakan petani. “Program Lumbung Pangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” demikian bunyi dokumen tersebut.
Selain Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian juga menerima alokasi anggaran signifikan sebesar Rp 22,38 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk pencetakan sawah baru seluas 250 ribu hektare, optimalisasi 300 ribu hektare lahan pertanian yang sudah ada, pengadaan 36.958 unit alat dan mesin pra-panen, penyediaan 250,6 juta kilogram sarana produksi pertanian, serta pengadaan 2.978 unit sarana pasca panen.
Secara keseluruhan, anggaran infrastruktur yang masuk dalam fungsi ekonomi mencapai Rp 820,37 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 kilometer, jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer, preservasi jalan sepanjang 1.507,08 kilometer, serta pembangunan jembatan sepanjang 3,95 kilometer.
Pemerintah juga berencana membangun flyover atau underpass sepanjang 362,71 meter, mengembangkan 2 bandara, mengembangkan Pelabuhan Patimban, serta membangun pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei.
