Padang – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyoroti urgensi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai wadah pembentukan karakter siswa. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan pentingnya optimalisasi MPLS sebagai momentum krusial dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab pada diri siswa.
Muharlion mengingatkan, Kamis (10/7/2025), agar MPLS tidak hanya menjadi seremonial pengenalan fisik dan administratif sekolah semata. Ia mendorong agar kegiatan MPLS lebih difokuskan pada pembinaan mental, spiritual, serta kedisiplinan para peserta didik.
“MPLS ini harus bisa memberi pemahaman bahwa menjadi pelajar itu ada tanggung jawabnya. Termasuk jika mereka terlibat dalam tindakan sosial negatif seperti tawuran, itu tetap menjadi tanggung jawab sekolah,” ujar Muharlion kepada awak media, Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, Muharlion menegaskan bahwa lingkungan sekolah bukan hanya sekadar gedung dan ruang kelas, melainkan juga mencakup sistem tata tertib, norma, dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penanaman nilai tanggung jawab harus dimulai sejak hari pertama siswa menginjakkan kaki di sekolah.
Muharlion juga mendorong penguatan aspek spiritual siswa dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Menurutnya, pembinaan spiritual merupakan fondasi penting dalam membentuk perilaku positif pelajar dan mencegah terjadinya penyimpangan sosial seperti tawuran.
“Kedisiplinan dan pembinaan spiritual adalah dua hal yang saling mendukung. Jika karakter siswa sudah terbentuk sejak awal, maka potensi mereka terlibat dalam perilaku menyimpang akan jauh berkurang,” tuturnya.
Muharlion menilai bahwa kenakalan remaja, seperti tawuran, merupakan isu serius yang memerlukan penanganan lintas sektor. Ia menyarankan agar pelaksanaan MPLS melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Muharlion menambahkan, persoalan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. “Semua elemen harus terlibat. Termasuk alim ulama dan tokoh masyarakat. Bahkan aturan jam malam yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota pun perlu disosialisasikan dalam MPLS kepada siswa,” pungkasnya.
