Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggencarkan penanganan praktik tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai mengancam stabilitas daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi kunci utama dalam menuntaskan persoalan ini.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis dan terukur untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. “Semua pihak harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” kata Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda di Istana Gubernur, Jumat (24/10).
Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas menjadi landasan utama dalam menuntaskan ketiga persoalan tersebut. Mahyeldi mencontohkan, banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ilegal karena faktor ekonomi, namun hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melanggar hukum. “Kita harus hadir di tengah masyarakat dengan solusi yang jelas, bukan hanya penindakan, tapi juga pemberdayaan,” tambahnya.
Terkait praktik illegal fishing, Mahyeldi menyoroti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di perairan Sumbar. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong edukasi agar nelayan beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. “Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak, saya yakin mereka pasti memilih cara yang benar. Itu yang sedang dan perlu terus kita upayakan bersama,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan bahwa konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Ia mengatakan, meskipun sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter, kebutuhan tetap bisa tidak terpenuhi jika pengawasan lemah. “Pengawasan harus kita perketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran. SPBU juga harus menegakkan aturan pembelian maksimal 125 liter per kendaraan, sesuai Surat Edaran Gubernur,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai pentingnya langkah strategis jangka panjang agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak berhenti di forum diskusi semata. “Perlu perencanaan jangka panjang yang konkret. Jangan hanya reaktif, tapi harus terukur dan berkelanjutan,” katanya.
Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Pemprov Sumbar. “TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas ilegal,” ujarnya tegas.
