Menpora Evaluasi Jumlah Cabor PON 2028 Demi Efisiensi Anggaran

menpora-evaluasi-jumlah-cabang-olahraga-pon-2028-demi-efisiensi-anggaran
Menpora Evaluasi Jumlah Cabang Olahraga PON 2028 Demi Efisiensi Anggaran

Nusa Tenggara Barat – Pemerintah membuka peluang memangkas jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Langkah itu dipertimbangkan agar pelaksanaan PON menyesuaikan kondisi lapangan, mulai dari ketersediaan fasilitas, kesiapan daerah, hingga kemampuan anggaran.

Baca Juga

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan belum diputuskan secara final. Pernyataan itu ia sampaikan setelah memimpin rapat koordinasi bersama para gubernur terkait persiapan PON 2028.

Erick menegaskan pemerintah pusat tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar ajang olahraga nasional tersebut bisa berjalan sukses, tertib secara administrasi, dan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

“Sebenarnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Kami harus melihat realita apakah sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), apakah fasilitas tersedia di daerah, dan apakah anggarannya mencukupi,” ujar Erick.

Rencana perampingan itu juga mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembangunan venue baru untuk PON 2028.

Pemerintah ingin mencegah terulangnya persoalan fasilitas olahraga yang setelah ajang selesai justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Bapak Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru. Realitanya, banyak sekali venue setelah PON tidak maksimal penggunaannya, bahkan mangkrak,” tegas Erick.

Meski opsi pengurangan cabor terbuka, pemerintah tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam peta jalan olahraga nasional dan Olimpiade.

Erick menekankan, fokus PON ke depan bukan menambah banyak nomor pertandingan, melainkan menjaga efisiensi sekaligus mendorong prestasi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI untuk menyelaraskan nomor pertandingan.

Pemerintah juga akan memperketat aturan perpindahan atlet antarprovinsi guna mencegah praktik perebutan atlet yang kerap terjadi menjelang PON.

Rekomendasi